Prinsip Dasar Berita Polisi
Prinsip Dasar Berita Polisi
Blog Article
“Dara harus dibebaskan agar dapat melanjutkan pekerjaannya untuk mengungkap isu-isu seperti perdagangan manusia, kerja paksa dan korupsi,” kata salah satu direktur Licadho, Naly Pilorge, sambil menambahkan bahwa position dan keberadaannya tidak diketahui.
Potensi konflik harus bisa dihindari oleh semua kalangan. Oleh karena itu, semua unsur harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Yang pasti, sambungnya, terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya dan ditempatkan sebagai personel Yanma Polda Sulteng untuk mempermudah pemeriksaan.
Seperti disampaikan kepolisian, Bharada E menggunakan senjata jenis Glock 17, yang menurut beberapa pihak hanya boleh digunakan oleh anggota polisi yang nominal berpangkat perwira. Sementara Bharada E masih berada di jenjang Bhayangkara Dua (Bharada), pangkat terendah di kepolisian.
Sejak itu korban mulai mengantar makanan ke Mapolsek Parigi dan terjadi perbincangan dengan terduga pelaku.
Kedua, masalah hoax dan berita palsu. Kadang ada aja oknum yang nyebarin data gak bener pake nama BeritaPolisi.id. Ini bikin tim mereka harus ekstra hati-hati dan selalu verifikasi setiap berita yang mau dipost.
UU Cipta Kerja: Lebih dari seribu orang di berbagai provinsi ditangkap usai unjuk rasa menentang omnibus law, polisi dituding antidemokrasi
Revisi UU Polri juga berencana memberi kewenangan kepolisian untuk membina "pasukan pengamanan masyarakat". Koalisi masyarakat sipil menyebut kewenangan ini berpotensi memunculkan kembali peristiwa kekerasan sepanjang Reformasi 1998 dan memberi hak Polri untuk "berbisnis keamanan".
Remaja 14 tahun diperkosa dan dijadikan budak seks di Bandung, 'darurat kekerasan seksual pada anak' yang terus berulang
Korban dan keluarga, katanya, ingin agar terduga pelaku tidak hanya dikenakan sanksi etik dan dicopot dari jabatannya, tapi juga diproses secara pidana.
#biromedan #polri #viral #narkoba #biromakassar #medan #polda metro jaya #jabodetabek #makassar #round-up
Menurut laporan tersebut, penembakan menjadi tindakan kekerasan terbanyak dengan 440 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan anggota Polri untuk menggunakan senjata api masih menjadi sumber terjadinya pelanggaran HAM.
"Janji kapolri untuk melakukan proses ini dengan transparan dan akuntabel, menggunakan scientific crime investigation harus dilakukan dengan Berita Polisi benar, secara terukur, dan proporsional. Ketika di perjalanan ini ada yang kembali dinilai janggal, pasti respons publik juga akan negatif lagi," kata Wahyu.
Oh iya, mereka juga punya fitur “Simulasi Hukum” loh. Lo bisa masukin kasus hipotesis, terus sistem mereka bakal ngasih tau kira-kira hukuman apa yang bakal dijatuhkan berdasarkan UU yang berlaku.
Report this page